JAKARTA, NETtizennews.com – Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Salah satu kelompok yang akan turun dalam aksi tersebut adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Aliansi yang disebut terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu mengusung tema “Merebut Kembali Indonesia” dengan tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Aksi GERAM dijadwalkan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Koordinator aksi GERAM, Ahmad Mixel, menyebut aksi tersebut bukan hanya sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
GERAM juga meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk membuka ruang dialog dengan para peserta aksi.
Bawa 10 Tuntutan
Dalam aksi tersebut, GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi hingga pemberantasan korupsi.
Pertama, GERAM meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas sejumlah kebijakan yang menurut mereka dinilai memperlemah demokrasi, memperluas peran militer di ruang sipil, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
Kedua, GERAM mendesak penghentian serta evaluasi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait transparansi anggaran dan pelaksanaannya.
Ketiga, mereka menolak kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat kecil dan pekerja serta mendorong penerapan sistem perpajakan progresif bagi kelompok pemilik modal besar.
Keempat, GERAM menuntut penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas serta menolak komersialisasi layanan publik.
Kelima, massa aksi mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan upah buruh.
Keenam, GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional serta mempercepat proses bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Ketujuh, mereka menuntut pemenuhan hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah yang layak, serta jam kerja yang manusiawi.
Kedelapan, GERAM mendorong demiliterisasi ruang sipil dan meminta penghentian pembangunan batalyon yang mereka nilai berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil.
Kesembilan, mereka meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan tahanan politik.
Kesepuluh, GERAM mendesak penyitaan aset hasil korupsi untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Bukan Satu Kelompok
Aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 tidak hanya diikuti GERAM. Sejumlah kelompok lain juga dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan masing-masing.
Di antaranya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
AMPB dan AMDB antara lain membawa isu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, serta persoalan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, RMP4 membawa agenda berbeda dengan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun tetap meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Dengan demikian, aksi 27 Agustus 2026 di kawasan DPR/MPR RI tidak membawa satu agenda tunggal. Masing-masing kelompok memiliki tuntutan dan kepentingan yang berbeda, mulai dari persoalan kebijakan pemerintah, pemberantasan korupsi, ekonomi, hingga evaluasi program pemerintah.
NETtizennews.com akan terus memantau perkembangan aksi dan situasi di lapangan pada Kamis (27/8/2026).
