TUAL — Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan minyak tanah kembali mencuat. Kondisi tersebut menjadi perhatian warga yang berharap Pemerintah Kota Tual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tual, serta DPRD Kota Tual segera merespons persoalan tersebut.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Nhining Hukubun, Mahasiswa sekolah tinggi ilmu Administrasi Darul Rachmat Tual ( STIA DARMAN Tual ) yang meminta pemerintah tidak tinggal diam terhadap kesulitan masyarakat dalam memperoleh minyak tanah.
“Lagi-lagi masyarakat mengeluh soal minyak tanah. Bapak/Ibu yang terhormat, tolong respon. Jangan cuma didiamkan,” ujar Nhining Hukubun.
Menurutnya, persoalan ketersediaan minyak tanah perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemerintah dinilai perlu turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan distribusi minyak tanah berjalan sebagaimana mestinya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah dan DPRD Kota Tual telah merespons keluhan masyarakat yang terus muncul.“Jangan cuma dipikirkan saja, diselesaikan masalahnya,” tegasnya.
Kritik terhadap Pemerintah Nhining menilai pemerintah tidak seharusnya hanya menunggu keluhan masyarakat muncul kemudian memberikan respons. Persoalan kebutuhan dasar seperti minyak tanah membutuhkan pengawasan dan langkah antisipatif agar masyarakat tidak terus berada dalam kondisi kesulitan.
Menurutnya, pemerintah harus membuka informasi mengenai ketersediaan dan distribusi minyak tanah kepada masyarakat. Dengan keterbukaan tersebut, warga dapat mengetahui bagaimana kondisi pasokan serta langkah yang sedang dilakukan pemerintah.
DPRD Kota Tual juga dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga diharapkan tidak hanya diterima, tetapi dikawal hingga ada penyelesaian yang jelas.
Solusi yang DiharapkanUntuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan beberapa langkah, antara lain:Melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan dan distribusi minyak tanah di lapangan.
Memastikan distribusi tepat sasaran sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh minyak tanah secara layak.
Membuka informasi kepada publik mengenai stok, jadwal distribusi, serta titik penyaluran minyak tanah.Memperketat pengawasan terhadap pangkalan dan jalur distribusi untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan masyarakat.
Membuka kanal pengaduan masyarakat agar warga dapat melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah.DPRD melakukan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan dari pihak terkait apabila keluhan masyarakat terus terjadi.
Melakukan evaluasi distribusi secara berkala agar persoalan yang sama tidak terus berulang.Nhining Hukubun berharap Pemkot Tual, Disperindag Kota Tual, dan DPRD Kota Tual segera mengambil langkah konkret serta memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji atau wacana. Yang dibutuhkan adalah penyelesaian nyata,” tegasnya.
Masyarakat berharap persoalan minyak tanah tidak hanya berhenti sebagai keluhan yang diketahui pemerintah, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Kontributor: agus narahaubun
