Ironi Festival Budaya Mimika: Masyarakat Kamoro Datang Membawa Budaya, Tetapi Tidur di Emperan Toko
MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Festival Seni Budaya, Pameran Kerajinan dan Kuliner 2026 di kawasan eks Pasar Sentral, Jalan Yos Sudarso, Timika, pada 5–8 Oktober 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-30 Kabupaten Mimika. Festival tersebut menghadirkan berbagai kekayaan budaya Amungme dan Kamoro, mulai dari cerita rakyat, musik tradisional, tarian, pakaian adat, ukiran, anyaman hingga kuliner lokal.
Namun, di tengah semarak panggung budaya tersebut muncul persoalan yang justru menyentuh sisi paling mendasar: bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat adat yang datang dari wilayah pesisir untuk mengambil bagian dalam perayaan budaya daerahnya sendiri?
Sejumlah warga Kamoro yang datang dari wilayah pesisir disebut harus tidur di emperan toko kawasan Pasar Lama Timika sejak 5 Oktober 2026. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRK Mimika, Fredewina Matirani, yang menyatakan keprihatinannya setelah melihat langsung kondisi warga tersebut.
“Mereka datang untuk ikut meramaikan Festival Seni dan Budaya. Mereka adalah masyarakat kita sendiri,” demikian sorotan Fredewina sebagaimana diberitakan Jurnal Papua.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang patut dijawab pemerintah daerah:
Jika masyarakat adat dilibatkan untuk membawa, menampilkan dan menghidupkan kebudayaan Mimika, mengapa kebutuhan dasar mereka ketika berada di kota tidak menjadi perhatian sejak awal?
Budaya Jangan Hanya Dipajang di Atas Panggung
Festival budaya tentu merupakan kegiatan positif. Pemerintah bahkan mengusung tema “Merawat Cerita, Menghidupkan Musik, Melestarikan Budaya di Tanah Amungsa Bumi Kamoro.” Puluhan sanggar dan pelaku seni dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Namun, pelestarian budaya tidak semestinya berhenti pada pertunjukan di atas panggung.
Budaya juga menyangkut manusia yang menjadi pemilik, pelaku dan pewaris kebudayaan tersebut.
Ketika masyarakat dari pesisir datang membawa hasil kerajinan, seni, cerita, makanan dan kearifan lokal untuk ditampilkan di pusat kota, perhatian terhadap tempat tinggal, makanan, air minum, transportasi dan keamanan mereka seharusnya menjadi bagian dari perencanaan kegiatan.
Sebab, apa artinya festival yang megah apabila orang yang datang membawa kebudayaan justru harus mencari tempat tidur sendiri?
Pemda Beri Klarifikasi
Disbudparekraf Mimika telah memberikan klarifikasi. Plt Kepala Disbudparekraf Mimika Elisabet Cenawatin mengatakan bahwa warga yang tidur di luar lokasi penginapan atau tenda bukan peserta yang secara resmi diundang panitia.
Menurutnya, panitia hanya mengakomodasi sanggar binaan yang telah terdaftar dan memiliki legalitas. Peserta yang telah didata disebut telah mendapatkan tenda, konsumsi, transportasi dan kebutuhan selama kegiatan.
Pernyataan tersebut penting untuk ditempatkan dalam pemberitaan agar persoalan tidak dipahami secara sepihak.
Tetapi justru di sinilah persoalan kebijakan publiknya muncul.
Apakah pemerintah hanya bertanggung jawab kepada mereka yang namanya tercantum dalam daftar undangan, atau juga perlu memiliki mekanisme antisipasi terhadap masyarakat adat dari wilayah pesisir yang datang karena merasa menjadi bagian dari perayaan budaya daerahnya?
Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah dan panitia.
Data Kemiskinan Menjadi Pengingat
Persoalan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks sosial-ekonomi Mimika.
Data resmi BPS Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 13,70 persen.
Angka tersebut memang tidak secara otomatis membuktikan bahwa warga yang tidur di emperan toko adalah penduduk miskin. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah daerah.
Karena itu, ketika pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dari wilayah pesisir dan pedalaman, aspek sosial dan kebutuhan dasar peserta seharusnya menjadi bagian dari perencanaan, bukan persoalan yang baru terlihat setelah masyarakat tidur di ruang publik.
“Kota di Atas Emas”, Tetapi Masyarakat Adat Tidur di Jalan
Mimika dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar.
Karena itu, ironi muncul ketika masyarakat asli Mimika yang datang membawa kebudayaan daerahnya harus tidur di emperan toko.
Kalimat “tidur di atas emas” tidak boleh hanya menjadi ungkapan untuk menggambarkan kekayaan alam Mimika. Ukuran pembangunan seharusnya juga terlihat dari bagaimana masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat adat tidak boleh hanya hadir ketika pemerintah membutuhkan panggung budaya.
Mereka harus dihormati sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pertunjukan.
Kritik untuk Pemerintah Kabupaten Mimika
Pemerintah Kabupaten Mimika dan dinas terkait perlu menjadikan persoalan ini sebagai evaluasi serius.
Bukan untuk membatalkan festival budaya. Bukan pula untuk mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah.
Justru sebaliknya, festival budaya harus menjadi momentum memperbaiki cara pemerintah menghargai masyarakat adat.
Ke depan, setiap kegiatan yang mengundang masyarakat dari wilayah pesisir dan pegunungan perlu memiliki perencanaan yang jelas mengenai:
tempat tinggal atau hunian sementara yang layak;
konsumsi dan air minum;
transportasi pergi-pulang;
kesehatan dan keamanan;
pendataan peserta;
mekanisme bagi masyarakat yang datang di luar daftar peserta resmi;
serta keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan kegiatan sejak awal.
Sebab, jika masyarakat adat hanya diperhatikan ketika berada di atas panggung, sementara kebutuhan dasarnya diabaikan ketika berada di luar panggung, maka pemerintah perlu bertanya kembali:
Untuk siapa sebenarnya pembangunan dan perayaan budaya itu dilaksanakan?
Mimika tidak hanya membutuhkan festival yang meriah. Mimika membutuhkan kebijakan yang membuat masyarakatnya merasa dihargai, dilindungi dan menjadi bagian dari pembangunan.
Budaya bukan hanya tarian.
Budaya bukan hanya ukiran.
Budaya bukan hanya pakaian adat.
Budaya adalah manusia yang hidup, menjaga dan mewariskannya.
Dan masyarakat Kamoro yang datang dari pesisir untuk membawa kebudayaannya ke kota berhak diperlakukan secara bermartabat.