NETtizennews.com
Portal Berita • Cepat • Akurat • Terpercaya
TERKINI
BMKG Deteksi 4.212 Titik Panas di Papua dan Maluku, Warga Diminta Waspada Karhutla   •   Peserta Pelatihan Public Speaking di Mimika Minta PPTK Hadir, Dorong Transparansi Pelaksanaan berlangsung   •   Pusdalops Mimika Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem 21–22 Oktober 2026   •   Kejar Target Pipanisasi, Satgas TMMD Kodim 0108/Agara & Warga Percepat Pengecoran Bak Penampung Air Bersih di Desa Lawe Sagu Hulu   •   Kejar Target Fisik, Satgas TMMD Ke – 130 Kodim 0108/Agara Kebut Jembatan Aramco
NASIONAL

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, memberikan klarifikasi terkait namanya yang tercatat dalam kelompok Desil 4

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, memberikan klarifikasi terkait namanya yang tercatat dalam kelompok Desil 4
Slot iklan artikel

JAKARTA, NETtizennews.com — Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, memberikan klarifikasi terkait namanya yang tercatat dalam kelompok Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi salah satu basis data pemerintah dalam penyaluran program bantuan sosial.

Eva menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah informasi mengenai pencantuman namanya dalam data penerima bansos ramai diperbincangkan di media sosial.

Minta Data Segera Diverifikasi

Eva mengaku mempertanyakan bagaimana namanya dapat tercatat dalam data tersebut. Untuk memastikan persoalan tersebut, ia mengambil sejumlah langkah dengan meminta penjelasan serta melakukan pengecekan kepada instansi terkait.

Ia meminta penjelasan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pencatatan dalam DTSEN. Selain itu, Eva juga mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk memastikan sumber data dan meminta agar informasi tersebut diverifikasi.

Menurutnya, pengecekan penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan pemerintah.

Soroti Akurasi Data Bansos

Kasus tersebut kembali menyoroti pentingnya akurasi data sosial ekonomi pemerintah. Data yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan, termasuk ketika masyarakat yang dinilai tidak memenuhi kriteria justru tercatat dalam basis data bantuan sosial.

Sebaliknya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga berpotensi tidak terdata apabila pemutakhiran data tidak dilakukan secara berkala.

Eva berharap proses verifikasi dapat segera dilakukan dan data diperbaiki apabila ditemukan kesalahan.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.