NETtizennews.com
Portal Berita • Cepat • Akurat • Terpercaya
TERKINI
Kebiasaan Pecahkan Botol Miras di Timika Jadi Sorotan, Mama-Mama Petugas Kebersihan Harus Menanggung Risikonya   •   BMKG Deteksi 4.212 Titik Panas di Papua dan Maluku, Warga Diminta Waspada Karhutla   •   Peserta Pelatihan Public Speaking di Mimika Minta PPTK Hadir, Dorong Transparansi Pelaksanaan berlangsung   •   Pusdalops Mimika Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem 21–22 Oktober 2026   •   TNI Bersama Warga Percepat Pembangunan KDKMP di Lawe Sigala-Gala, Progres Awal di Perkirakan Capai 0,17%
DAERAH

Kantin Sekolah Bukan Solusi Utama MBG, SPPG Dinilai Bisa Dorong Ekonomi Lokal

Kantin Sekolah Bukan Solusi Utama MBG, SPPG Dinilai Bisa Dorong Ekonomi Lokal
Slot iklan artikel

NAGAN RAYA, NETtizennews.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal.

PIC MBG, Irwansyah, mengatakan manfaat program tersebut seharusnya dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, di balik setiap porsi makanan yang diterima siswa terdapat rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

“Di balik satu porsi makanan MBG, ada petani yang memproduksi bahan pangan, ada pedagang dan UMKM yang memasok kebutuhan, ada tenaga kerja yang mengolah makanan, ada pengemudi yang mendistribusikan, dan ada masyarakat yang mendapatkan penghasilan. Jadi MBG mempunyai efek berganda yang sangat besar,” ujar Irwansyah.

Kantin Sekolah Dinilai Bukan Solusi Utama

Irwansyah menilai wacana menjadikan kantin sekolah sebagai lokasi utama produksi makanan MBG perlu dikaji berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah.

Menurutnya, produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan fasilitas yang memadai, mulai dari dapur, tempat penyimpanan bahan baku, sarana pencucian, sanitasi, pengelolaan limbah hingga sistem kerja yang teratur.

“Kantin sekolah bukan solusi utama untuk produksi MBG. Kita harus melihat kesiapan fasilitasnya. Produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan dapur yang memadai, tempat penyimpanan bahan baku, fasilitas pencucian, sanitasi, pengelolaan limbah, serta sistem kerja yang teratur,” jelasnya.

Ia khawatir apabila fasilitas sekolah yang belum siap dipaksakan untuk menjadi tempat produksi, justru akan menimbulkan beban tambahan bagi pihak sekolah.

“Jangan sampai kita ingin menyelesaikan satu persoalan, tetapi kemudian muncul persoalan baru di sekolah. Sekolah memiliki tugas utama untuk mendidik anak-anak. Karena itu, kita harus memastikan pelaksanaan MBG tidak mengganggu aktivitas pendidikan,” tegasnya.

SPPG Didorong Jadi Pusat Produksi

Menurut Irwansyah, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memberikan pola kerja yang lebih terorganisir karena proses pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi dapat dikelola dalam satu sistem.

Pola tersebut juga dinilai dapat mempermudah pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, kebersihan serta keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada siswa.

“Kalau produksinya dilakukan di tempat yang memang dipersiapkan untuk produksi makanan dalam jumlah besar, pengawasannya akan lebih mudah. Sekolah menerima makanan yang sudah diproses sesuai standar, sementara sekolah dapat tetap fokus menjalankan fungsi pendidikannya,” ujarnya.

Petani Lokal Berpeluang Mendapat Pasar

Selain aspek gizi, MBG dinilai memiliki peluang besar untuk menciptakan pasar bagi hasil pertanian masyarakat setempat.

Kebutuhan bahan pangan secara rutin dapat membuka peluang penyerapan berbagai komoditas, seperti beras, sayuran, telur, ikan dan buah-buahan, sepanjang memenuhi kualitas serta ketentuan yang berlaku.

“Kalau kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari petani lokal, maka uang yang berputar akan kembali ke masyarakat daerah. Petani punya pasar, produksi meningkat, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” kata Irwansyah.

UMKM Jangan Hanya Jadi Penonton

Irwansyah juga mendorong agar pelaku UMKM lokal mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.

Menurutnya, kebutuhan bahan pangan maupun berbagai jasa pendukung dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha di daerah untuk mengembangkan usahanya.

“UMKM jangan hanya menjadi penonton. Mereka harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, tentunya dengan tetap memenuhi standar kualitas, harga, kontinuitas dan mekanisme yang berlaku,” tambahnya.

Serap Tenaga Kerja Lokal

Operasional SPPG juga dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Berbagai tahapan kegiatan, mulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pengolahan, memasak, pengemasan, kebersihan, administrasi hingga distribusi, membutuhkan tenaga kerja.

“Setiap hari ada proses yang panjang sebelum makanan sampai ke tangan anak-anak. Semua proses itu membutuhkan tenaga manusia. Karena itu, MBG juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” ungkap Irwansyah.

MBG Diharapkan Beri Dampak Lebih Luas

Irwansyah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga memperhatikan efektivitas program serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

“Yang kita inginkan sederhana: anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan aman, sekolah tidak terbebani, petani mendapatkan pasar, UMKM mendapatkan peluang, dan masyarakat mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menilai SPPG dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut apabila pengelolaannya dilakukan secara profesional dan tetap melibatkan potensi ekonomi lokal.

“MBG jangan hanya dilihat sebagai makanan gratis. Di dalamnya ada peluang besar untuk membangun ekonomi masyarakat. Ada petani yang kita berdayakan, ada UMKM yang kita hidupkan, ada tenaga kerja yang kita serap, dan yang paling utama ada generasi muda yang kita siapkan agar lebih sehat dan berkualitas,” katanya.

Irwansyah menegaskan, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG bukan sekadar tempat memasak, melainkan sistem yang mampu menjamin kualitas dan keamanan makanan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Karena itu, kantin sekolah bukan solusi utama. Kita harus membangun sistem yang benar-benar siap, profesional, efisien, aman, dan memberikan manfaat yang luas. SPPG dapat menjadi pusat dari ekosistem tersebut dengan tetap melibatkan masyarakat dan pelaku ekonomi lokal,” pungkasnya.